Ia pun mengingatkan kembali bahwa DPR tatkala itu menerima dua PERPPU (PERPPU Amandemen UU BI serta UU LPS) menjadi UU. Bahkan, DPR pun meminta pemerintah segera mengajukan RUU JPSK. "Hal ini memperlihatkan bahwa DPR pun menyepakati bahwa kondisi saat itu ialah krisis dan menyetujui langkah-langkah pemerintah serta BI mengatasi situasi yang tidak normal," papar dia. Dengan adanya payung hukum yang telah disetujui DPR memperlihatkan betapa Indonesia sudah jauh lebih siap dalam menghadapi situasi krisis. Koordinasi antarinstansi, menurut pengambaran Boediono, khususnya BI dan Departemen Keuangan, juga jauh lebih baik dibanding 12 (dua belas) tahun silam ketika krisis sama.

My webpage karangan bunga tangan pengantin Ungaran